Kampung atau Kota?

Tahun 2050, diperkirakan akan lebih banyak penduduk dunia tinggal di kawasan perkotaan. Kalimat ini selalu menjadi pembuka berbagai narasi tentang kota selama beberapa tahun terakhir ini. Estimasi ini kemudian juga menjadi pembenaran dan dasar berbagai perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang masif. Kota harus siap menampung para penghuni baru perkotaan tersebut.

Jalan layang, MRT, apartemen-apartemen tinggi, dan masih banyak lagi.

Tapi apa benar kita harus terus membangun? Bagaimana dengan dampak lingkungan? Belum lagi warga-warga yang harus tercerabut dari tempat asalnya untuk memberi ruang kepada pembangunan baru tersebut. Kenapa kita tidak mengulik lagi soal kampung atau kearifan lokal? Toh, kita pernah punya program yang sukses seperti KIP (Kampung Improvement Program) seperti MH Thamrin KIP.

20180416_172757
Kampung Kota di Semarang, April 2018 - Nini Purwajati

Sayangnya kota-kota kita bukan lagi sekedar kampung. Ukuran kota-kota kecil kita terhitung masif dibandingkan dengan kota-kota di dunia barat sana. Dan kota-kota kita mengkota dengan sangat cepat, lengkap beserta segala resikonya.

Saya lalu teringat dengan laporan mantan Special Rapporteur dari PBB untuk perumahan yang layak di tahun 2013. Dalam catatan selepas mengunjungi Indonesia, Raquel Rolnik mengapresiasi praktek peremajaan kampung kumuh namun menyayangkan skalanya yang terbatas.

Masalah skala ini perlu menjadi perhatian. Begitu banyak inisiatif di skala komunitas atau kawasan perkotaan untuk lingkungan yang lebih baik. Peremajaan kampung, bank sampah, ataupun pertanian perkotaan. Kadang pemerintah kota ada di sana, namun kadang usaha tersebut murni inisiatif warga kampung ketika pemerintah kota tiada, karena tak ada pilihan lain.

Saya percaya ini saatnya pemerintah kota ambil peranan lebih. Permasalahan kota semakin rumit dan saling terkait satu sama lain. Kita tidak bisa lagi melihat isu per kawasan atau per kampung. Pemerintah kota perlu hadir untuk menjadi fasilitator, membaca tantangan perkotaan dari kacamata sistem dan menawarkan solusi yang terpadu.
Pemerintah kota rasanya juga memiliki posisi yang tepat. Cakupannya cukup luas untuk melihat permasalahan secara terpadu namun di ranah implementasi dan kebijakan masih cukup operasional. Pemerintah kota juga memiliki jarak yang relatif dekat dengan masyarakat, memungkinkan warga untuk menyuarakan pendapatnya dan memungkinkan pendekatan inklusif dan partisipatif masih bisa dijalankan.

Saya cukup optimis, terlebih belakangan kita lebih sering mendengar walikota-walikota yang potensial. Jika kapasitas pemerintah kota belum sip? Mungkin ini saatnya LSM-LSM dan kalangan akademisi untuk melakukan advokasi, pemberdayaan dan kolaborasi yang lebih intensif bersama pemerintah kota.

Ya. Kampung-kampung kita sudah menjadi kota-kota yang masif. Nostalgia dan romantisme akan kampung mestinya tak membuat kita alergi bicara intervensi di ranah kota.

Nini Purwajati

Nini Purwajati

I've been listening to stories & asking questions for too long. This is my space to finally share my memories and desires. On cities, resilience & creative thinking. Most articles are in Indonesian.

Read More